Hello Darling Prona, kali menyapa Desa Tulangan, Kec. Tulangan untuk menyerahkan Sertipikat Prona yang telah selesai diproses. Pada kesempatan ini hadir pula Bupati Sidoarjo Saiful Illah, SH, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Dra. Ida Anijati Frans, M.Si. untuk menyerahkan Sertipikat Prona sebanyak 370 bidang bertempat di Balai Desa Tulangan, 10 bidang telah diserahkan secara Simbolis pada Ulang Tahun Hari Agraria Nasional 2013 di Taman Candra Wilwatikta. Dalam sambutannya Bapak Bupati menyampaikan : "BPN Sidoarjo telah menepati janji untuk menyelesaikan Sertipikat Prona pada Tahun 2013 ini. Sertipikat adalah tanda bukti hak yang harus Bapak/Ibu/Sdr. jaga agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Dengan mempunyai Sertipikat tanah kepastian hukum terhadap obyek hak tanah menjadi legal dan kuat. Untuk itu gunakan dan manfaatkan Sertipikat ini sebagai tambahan Modal kerja bukan untuk keperluan konsumtif." Secara tegas Ibu Kakan Pertanahan Dra. Ida Anijati Frans, M.Si. menambahkan : "PRONA (Proyek Nasional) merupakan proyek pensertipikat tanah yang anggarannya dibebankan pada APBN. Sehingga dalam pensertipikatan ini Bapak/Ibu/Sdr. tidak dikenakan biaya apapun, kecuali biaya yang timbul akibat persyaratan timbul seperti : biaya pembuatan akta, BPHTB, SSP dan patok tanda batas ditanggung oleh peserta prona. Prona Tahun ini telah selesai tepat waktu, saya ucapkan selamat kepada yang telah menerima Sertipikat, kepada yang belum mendapatkan PRONA tahun depan bisa mengajukan melalui koordinas Kepala Desa dan jajarannya".

Read More

CEK NARKOBA

Bertempat di ruang serbaguna Kantor Pertanahan Kab.Sidoarjo kemarin lusa tgl. 16 Oktober 2013, Pegawai lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, diwajibkan mengikuti test urine, guna mencegah dan mendeteksi sejak dini penggunaan narkotika dilingkungan pemerintahan, Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo Dra. Ida Aniyati Frans, M.Si., mengatakan tes urin yang dilakukan BNN Jawa Timur merupakan program pendeteksian sejak dini bagi seluruh pegawai. Agar test urine berjalan efektif, Ida Aniyati Frans, sengaja melakukan program test urine dikantornya secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar PNS yang pernah atau terlibat mengkonsumsi narkoba tidak dapat menghindar atau melarikan diri saat test urine. "Sebelumnya BNP Jawa Timur menyurat kepada kami bahwa hari ini akan dilaksanakan tes urin bagi pegawai, untuk menjaga agar pegawai tidak melarikan diri maka informasi akan adanya tes urin saya rahasiakan," katanya. Menurutnya, pihaknya mewajibkan seluruh PNS dilingkungannya yang berjumlah kurang lebih 171 orang untuk ditest urine. "Jika dalam tes urine di temukan pegawai yang terdeteksi sebagai pengguna narkoba, maka pegawai itu akan dikenakan sanksi disiplin pegawai," katanya kemarin (16/10). Menurutnya, pegawai yang tersangkut narkoba menjadi kewenangan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, terkait penanganannya. "jika ada PNS yang terbukti mengkonsumsi narkoba, itu urusan BPN Kanwil Jawa Timur, sedangkan saya akan mengupayakan rehabilitasi dan pembinaan kepada yang bersangkutan dan, tapi yang bersangkutan tetap akan mendapatkan hukuman disiplin pegawai," katanya. Program deteksi narkoba diharapkan mampu menjadi tolok ukur terhadap kinerja seorang PNS, dimana kinerja PNS sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan psykologis PNS yang bersangkutan.

Read More

PRODUK BPN SIDOARJO

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam tahun 2013 telah menyelesaikan produk sertipikat yang semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Baik melalui layanan Quick Wins yaitu untuk layanan pengecekan sertipikat, jual beli, roya dan peningkatan hak. Berikut capaian Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo :

Read More

QUICK WINS BPN SIDOARJO
Menyambut amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB 2010 – 2014 serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 s/d 15 tahun 2011, BPN Sidoarjo telah melakukan program percepatan layanan "QUICK WINS" yang diaplikasikan dalam 2 layanan yaitu :
1. Program Percepatan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah 2. Program Percepatan Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah Rata rata dalam satu hari BPN Sidoarjo menerima layanan pengecekan sertipikat tanah sejumlah : 300 berkas, sedangkan untuk Jual Beli mencapai 150 berkas.
Dalam 2 layanan percepatan ini yang semula durasi penyelesaian untuk Peralihan Hak dalam 5 hari kerja dipangkas menjadi 1 hari kerja. Tentunya butuh komitmen dan kerja keras untuk melaksanakan tugas ini yang harus didukung oleh seluruh staf sebagai Tim Work yang solid. Tim Work yang solid dari petugas front office, petugas back office dan jajaran pejabat yang terlibat dalam proses “Quick Wins” menjadi kunci sukses berhasilnya program percepatan layanan pengecekan dan jual beli.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Dra. Ida Aniyati Frans, M.Si. menyampaikan bahwa program pelayanan cepat, quick wins ini diharapkan lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN Sidoarjo.

Read More

PEMBINAAN PPAT DAN PPATS WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Hari Jum'at tgl. 4 Oktober 2013 kemarin jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan pembinaan PPAT dan PPATS Se wilayah Kabupaten Sidoarjo, bertempat di Hotel Sun City Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh para Nara Sumber dari BPN Sidoarjo Ibu Dra. Ida Aniyati Frans, M.Si., Kantor DPPKA Kab.Sidoarjo Djoko Sartono, SH., Kepala Kantor Pajak Pratama Barat dan seluruh PPAT/PPATS Kab.Sidoarjo.
Beberapa hal teknis disampaikan oleh Ibu Kakan Dra. Ida Aniyati Frans, M.Si. utamanya menyangkut Tertib Administrasi Pertanahan. Menurut pengamatan beliau selama 3 minggu di Sidoarjo masih terdapat beberapa PPAT tidak tertib dalam penataan berkas, fotocopy persyaratan yg tidak jelas, pendaftaran Waris harus melampirkan asli Surat Keterangan Waris, penegasan kembali terhadap jangka waktu SKMHT dan dalam hal peralihan hak dari PT ke user tidak perlu lagi adanya Pertimbangan Teknis Pertanahan.
Selanjutnya Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Djarot W. Muliawan, SH., menyampaikan mengenai Surat Edaran No. 5/SE/V/2013 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Pajak dan sosialisasi UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
Setelah materi paparan dari nara sumber selesai dilanjutkan sesi tanya jawab. Pada session ini terlihat para PPAT / PPATS sangat antusias menanyakan teknis pertanahan. Acara yang dikemas secara santai tapi serius ini menghasilkan beberapa komitmen yang disepakati bersama antara BPN Sidoarjo dan PPAT/PPATS.

Read More